Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Berikut adalah ringkasan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 agar lebih mudah dipahami:

Latar Belakang

• Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
• Tujuan utama adalah mengatur penggunaan Dana Desa tahun 2025 agar sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat desa.

Fokus Penggunaan Dana Desa 2025

Penggunaan Dana Desa harus diarahkan untuk mendukung:

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem

   • Minimal 15% dari Dana Desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
   • Sasaran utama: keluarga miskin ekstrem sesuai data pemerintah.
   • Besaran BLT: Rp300.000 per bulan selama 12 bulan.

2. Penguatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

   • Mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti:
     • Pengelolaan air bersih.
     • Reboisasi dan penghijauan.
     • Pengolahan sampah dan energi terbarukan.

3. Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar dan Pencegahan Stunting

   • Program prioritas: pencegahan dan penanganan stunting, pengobatan TBC, serta layanan kesehatan dasar lainnya.
   • Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
   • Penyuluhan dan edukasi kesehatan di desa.

4. Dukungan Ketahanan Pangan (Minimal 20% Dana Desa)

   • Membangun lumbung pangan desa.
   • Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
   • Mengembangkan makanan bergizi gratis di tingkat desa.

5. Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa

   • Mendorong desa menjadi Desa Wisata, Desa Devisa, dan Desa Agroekonomi.
   • Pengelolaan potensi desa sesuai dengan karakteristik lokal.

6. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Desa Digital

   • Penguatan jaringan internet desa.
   • Digitalisasi layanan pemerintahan desa.

7. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai

   • Memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan pembayaran langsung kepada pekerja.
   • Minimal 50% dari anggaran kegiatan Padat Karya Tunai digunakan untuk upah tenaga kerja.

8. Program Prioritas Nasional dan Operasional Pemerintah Desa

   • Dana operasional Pemerintah Desa maksimal 3% dari total Dana Desa.
   • Digunakan untuk koordinasi, operasional pemerintahan desa, dan kegiatan sosial.

Pelaksanaan dan Pengawasan

• Musyawarah Desa wajib dilakukan untuk menetapkan program dan penerima manfaat.
• Dana Desa dikelola secara transparan, dengan publikasi melalui berbagai media seperti baliho, website desa, dan media sosial.
• Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan Dana Desa kepada Kementerian Desa.
• Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala